Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pejabat yang dinonaktifkan merupakan jajarannya yang ada di Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta dan Banten.
"Ini kan ibarat jabatan di wilayah gitu ya, contoh seperti Kapolda atau Pangdam, kalau terjadi kerusuhan atau ada terjadi ledakan bom yang besar, itu kan harus bertanggung jawab di wilayah yang bersangkutan. Ini juga sama dengan kejadiannya di wilayah khusus Kanwil Bulog DKI," kata Rizal.
"Jadi ini tanggung jawab seorang pimpinan beserta staf yang membidanginya. Jadi atas petunjuk dari Pak Mentan dan rapat Direksi (Bulog), kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan, dan dua orang yang diberikan surat teguran, sesuai pertimbangan beliau (Kepala Bapanas sekaligus Mentan). Ini merupakan tanggung jawab responsibility kami," tambah Rizal.
Ia menegaskan, pencopotan pejabat Bulog merupakan bentuk tanggung jawab moral pimpinan sekaligus langkah preventif mendukung kelancaran proses investigasi dugaan penyelewengan beras SPHP.
Rizal menegaskan, pejabat yang dinonaktifkan belum terbukti melakukan tindak pidana sehingga kebijakan tersebut bukan karena keterlibatan, melainkan untuk menjaga profesionalisme dan objektivitas selama penyelidikan berlangsung.
Menurut Rizal, penonaktifan sementara dilakukan agar pejabat yang diperiksa tidak memiliki kesempatan mengganggu proses investigasi, sehingga seluruh pemeriksaan dapat berjalan independen, transparan, dan akuntabel hingga selesai.
Ia memastikan pejabat yang tidak terbukti terlibat akan dipulihkan haknya melalui penempatan pada jabatan sederajat, sedangkan pihak yang terbukti bersalah akan diproses sesuai ketentuan hukum berlaku.
Rizal menambahkan pengawasan Rumah Pangan Kita (RPK) merupakan kewajiban Bulog sehingga seluruh jajaran diminta aktif memverifikasi, memeriksa, dan mengawasi mitra penyalur untuk mencegah penyimpangan distribusi beras SPHP.
