NADIKABAR.COM — Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mengancam kedaulatan negara.
“Jika penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik dilakukan untuk mengintimidasi, melumpuhkan, atau mengendalikan institusi negara demi kepentingan tertentu, maka persoalan ini harus didalami secara serius,” kata Ketua Umum PB PII Amsal Alfian di Jakarta, Rabu.
Amsal menegaskan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih, termasuk mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor intelektual, pemberi perintah, penyandang dana, hingga seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.
Menurut dia, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaksana di lapangan, tetapi harus menjangkau pihak-pihak yang berada di balik dugaan kejahatan tersebut apabila ditemukan bukti keterlibatan.
