Ia juga mengingatkan hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
“Usut tuntas, bongkar jaringannya, dan berantas praktik yang terbukti merusak sendi negara sampai ke akar-akarnya,” ujar Amsal.
Selain persoalan penyadapan ilegal, PB PII mendorong pemerintah mengusut dugaan manipulasi ekspor, praktik under invoicing, transfer pricing tidak wajar, serta penyimpangan perpajakan yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
PB PII juga meminta pemerintah mengevaluasi fasilitas perpajakan bagi perusahaan yang diduga menyalahgunakan insentif maupun melakukan pelanggaran kewajiban pajak.
