Dalam sektor lingkungan dan sumber daya alam, Amsal meminta pengusutan menyeluruh terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dugaan praktik penguasaan sumber daya alam yang merugikan masyarakat.
Menurut dia, penegakan hukum harus menyasar korporasi, pemilik manfaat, jaringan pembiayaan, dan pihak-pihak yang terbukti terlibat, bukan hanya pekerja lapangan.
“Perusahaan yang terbukti melanggar juga harus dikenai sanksi sesuai ketentuan, termasuk pencabutan izin dan penyitaan aset melalui proses hukum,” ucapnya.
PB PII juga menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah menyesuaikan kebijakan ekspor gas apabila diperlukan untuk menjamin kebutuhan domestik dan memperkuat ketahanan energi nasional.
