Sekjen Partai Golkar Sarmuji menilai DPR bisa menggunakan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Wapres Gibran. Dia menilai hak itu bisa digunakan setelah adanya putusan MA.
"Ya kalau posisi sekarang itu, pascaputusan MA, putusan MA itu kan menugaskan, bisa dianggap meminta DPR, untuk melakukan hak menyatakan pendapat," ujar Sarmuji kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Sebab, dia mengatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan ijazah SMA yang dipakai Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dianggap tidak sah. Menurutnya, dari situ DPR sudah bisa menggunakan hak menyatakan pendapat.
"Karena dianggap surat keterangan yang dipakai untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dianggap tidak sah, sebagai pengganti ijazah SMA," katanya.
Menurutnya, bola panas polemik ini sekarang ada di DPR. Dia mengatakan DPR bisa saja menyatakan pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak sah atas dasar putusan MA.
"Dari situ saja sebenarnya kita bisa melihat bahwa arahnya itu bolanya itu sekarang ada di DPR dan DPR bisa memakai hak menyatakan pendapat untuk menyatakan pencalonan Mas Gibran itu bisa saja dianggap tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung," jelasnya.
"Sebenarnya kalau berdasarkan putusan MA itu amar putusannya jelas," sambungnya.
Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menyebut opsi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur atau digantikan sama-sama bagus. Namun, opsi yang ada harus diproses sesuai konstitusi.
"Keduanya bagus (mundur atau digantikan) yang jelas diproses sesuai konstitusi," ujar Hermawi ketika dihubungi, Senin (9/11/2026).
