NasDem menegaskan putusan MA dan MK memang harus diproses lebih lanjut sesuai konstitusi. Dari dua opsi yang ada, NasDem menyebut mendukung mana pun yang sesuai konstitusi.
"Ya, terserah Gibran, yang jelas putusan MA dan MK harus diproses lebih lanjut sesuai dengan konstitusi. NasDem mendukung proses yang konstitusional," sebutnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menindaklanjuti putusan MA yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah setelah masa reses DPR berakhir. Dia menyebut sampai saat ini prosesnya masih sebatas pembahasan informal antarfraksi di DPR.
"Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco mengatakan sudah banyak masukan dari beberapa pihak terkait polemik Gibran ini. Masa reses DPR sendiri akan berakhir besok.
"Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," sebutnya.
Dasco menyebut setelah pembukaan masa sidang besok, proses-proses yang ada bisa berjalan. DPR sendiri masih menunggu salinan resmi putusan MA terkait suket ijazah Gibran.
"Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," sebutnya.
"Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," tambah dia.
