Di Kabupaten Padang Pariaman, anggaran rehab-rekon yang dipaparkan mencapai sekitar Rp 1,33 triliun. Penanganan mencakup Batang Anai, Batang Tapakis, Batang Ulakan, dan Batang Mangor, dengan pekerjaan berupa pembangunan bendungan, tujuh cek dam, normalisasi sungai, dan tanggul.
Sementara itu, Kabupaten Solok mendapatkan alokasi sekitar Rp 392 miliar untuk penanganan Batang Lembang, Batang Gawan, serta sejumlah sungai di kawasan Saniang Baka. Di Kabupaten Agam, anggaran yang dipaparkan mencapai sekitar Rp278 miliar, termasuk penanganan Batang Malalak dan pembangunan delapan cek dam.
Untuk Kabupaten Tanah Datar, program mencakup penanganan Batang Sinamar, pengendalian lahar dan sedimen Gunung Marapi, serta pembangunan bendungan, sabo dam, cek dam, dan normalisasi sungai. Di Kota Padang Panjang, penanganan pengendalian sedimen dan pembangunan satu cek dam direncanakan dengan anggaran sekitar Rp50 miliar. Adapun di Kabupaten Pesisir Selatan, dialokasikan sekitar Rp25 miliar untuk pekerjaan yang dipaparkan BWS Sumatera V.
Reski menegaskan, pekerjaan permanen memerlukan persiapan matang karena penanganan sungai tidak dapat dilakukan hanya pada satu titik. Perencanaan harus memperhitungkan kondisi alur sungai, pergerakan sedimen, kebutuhan bangunan pengendali di bagian hulu, serta dampaknya terhadap kawasan di bagian hilir.
Andre menegaskan akan terus mengawal koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi teknis agar program pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Kami ingin anggaran yang sudah disiapkan pemerintah benar-benar terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Presiden Prabowo, Menteri PU Dody Hanggodo, dan seluruh jajaran yang bekerja di lapangan. Kita berharap rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat memperkuat perlindungan masyarakat Sumatera Barat dari ancaman bencana berikutnya," ujar Andre.
