NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Pemerintah Kota Padang mengkaji pemanfaatan material sedimen hasil pengerukan sungai. Ia mendorong potensi ekonomi material sedimen tersebut dikaji agar menjadi potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Usulan tersebut disampaikan saat Andre meninjau penanganan pascabanjir bandang di kawasan Muaro Panjalinan, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, bersama Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi.
Menurut Andre, material pasir dan sedimen yang dikeruk dari sungai selama penanganan bencana perlu ditelaah lebih lanjut nilai manfaat ekonominya. Jika secara teknis, lingkungan, dan regulasi memungkinkan, material tersebut dapat dimanfaatkan secara legal sehingga tidak seluruhnya harus dibuang ke lokasi penampungan.
"Teman-teman BWSS V Padang menyampaikan bahwa sekitar 700 ribu meter kubik material sudah dikeruk dari Batang Kuranji. Namun, setelah banjir besar pada 10 Oktober, masuk lagi sekitar 500 ribu meter kubik sedimen. Ini jumlah yang sangat besar," kata Andre, dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).
"Saya sudah meminta agar BWS berkoordinasi dengan Pemko Padang untuk mengkaji apakah material akibat banjir tersebut bisa dimanfaatkan dan memberikan tambahan PAD bagi Kota Padang," kata Andre.
Andre menegaskan, usulan tersebut bukan berarti material sungai dapat langsung diperjualbelikan tanpa kajian. Pemerintah perlu memastikan status material, kelayakan pemanfaatan, aspek lingkungan, serta mekanisme pengelolaan dan penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalau memang memungkinkan menurut aturan, kita cari solusinya. Jangan sampai material yang sebenarnya berpotensi dimanfaatkan hanya menjadi beban pembuangan," ujarnya.
Menurutnya harus ada kajian terkait pemanfaatan material sedimentasi tersebut agar dapat dimanfaatkan pemerintah daerah. Di sisi lain proses penanganan sungai juga tetap berjalan.
