Sementara itu, terkait gagasan pemanfaatan material sebagai sumber PAD, Reski menyampaikan bahwa hal tersebut perlu dikaji bersama pemerintah daerah, terutama untuk menentukan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
Diketahui, banjir berulang menjadi tantangan tersendiri bagi penanganan Batang Kuranji dan Batang Air Dingin. Kedua sungai tersebut menjadi fokus utama pekerjaan di Kota Padang karena besarnya dampak banjir dan material sedimen yang terbawa ke kawasan hilir.
Untuk itu, pemerintah tidak hanya melakukan normalisasi alur sungai, tetapi juga menyiapkan penanganan permanen berupa pembangunan bendungan, cek dam, tanggul, dan bangunan pengendali sedimen. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi sumber daya air pascabencana.
BWS Sumatera V memaparkan alokasi rehab-rekon untuk Kota Padang sekitar Rp782 miliar. Sementara itu, total alokasi penanganan tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi sumber daya air di Sumatera Barat mencapai sekitar Rp4,3 triliun.
Andre berharap koordinasi antara BWS Sumatera V dan Pemko Padang dapat segera menindaklanjuti kajian pemanfaatan sedimen tanpa mengurangi prioritas penanganan banjir.
"Yang paling utama adalah keselamatan masyarakat dan penanganan sungai harus terus berjalan," ujarnya.
"Pada saat yang sama, kita ingin melihat apakah ada peluang agar material hasil pengerukan dapat dikelola secara tepat dan memberi nilai tambah bagi Kota Padang. Kalau bisa membantu menambah PAD sesuai aturan, tentu itu layak dikaji," tutur Andre.
