NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meninjau lokasi bekas banjir bandang di kawasan Lubuk Minturun, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Ia memastikan adanya percepatan penanganan sungai dan pemulihan pascabanjir bandang pada November 2025 dan Oktober 2026.
Tinjauan tersebut dilakukan Andre bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWSS) V Padang Reski Wahyudi dan Kepala Balai Cipta Karya Sumbar Maria Isa Doenik,
Dalam peninjauan tersebut, Andre menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat penanganan sungai di Kota Padang. Langkah ini mencakup pengerukan sedimentasi, penguatan tebing sungai, pembangunan jalan inspeksi, serta penyiapan infrastruktur pengendali material banjir di kawasan hulu.
"Alhamdulillah, pekerjaan sudah berjalan. Teman-teman bisa melihat bagaimana di kawasan ini BWSS V mengerahkan alat-alatnya. Ada 30 alat yang sedang bekerja di Kota Padang saat ini. Ini menunjukkan komitmen pemerintah Presiden Prabowo dan juga Pak Menteri PU," kata Andre yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM), dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).
Andre menyampaikan Kementerian PU telah menyiapkan anggaran sekitar Rp782 miliar untuk penanganan sungai di Kota Padang, dari total anggaran Rp4,3 triliun yang disebutnya disiapkan untuk penanganan infrastruktur terkait. Sementara itu, data rehabilitasi dan rekonstruksi BWSS V Padang mencatat alokasi Rp782,54 miliar untuk Kota Padang yang terbagi dalam lima paket pekerjaan.
Andre juga menjelaskan sekitar Rp 249 miliar di luar sektor irigasi disiapkan untuk normalisasi sungai-sungai terdampak di Kota Padang.
"Percepatan normalisasi sedang berjalan. Sedimentasi harus diangkat dan tebing sungai diperkuat. Selain itu, BWSS V juga akan membangun jalan inspeksi. Ini juga bisa membuka akses bagi masyarakat," ujar Andre.
Menurut Andre, pekerjaan harus dilakukan secara terpadu agar penanganan tidak berhenti pada satu titik. Pengangkatan material yang menumpuk di alur sungai perlu berjalan beriringan dengan penguatan tebing dan penanganan kawasan hulu untuk mengurangi risiko banjir susulan.
Dalam peninjauan itu, Andre mengungkap rencana pembangunan dua check dam di kawasan Air Dingin, hulu Lubuk Minturun. Bangunan pengendali banjir tersebut direncanakan untuk menahan material yang terbawa aliran ketika terjadi banjir bandang atau galodo.
"Di hulu Lubuk Minturun, kawasan Air Dingin, akan dibangun dua check dam. Gunanya untuk mengantisipasi galodo lagi. Ketika material turun dari atas, air tetap mengalir, sementara materialnya bisa tertahan oleh check dam," jelas Andre.
Andre menegaskan, penanganan di hulu harus berjalan bersamaan dengan normalisasi di bagian hilir. Di lokasi terdampak, sedimentasi diangkat dan tebing sungai diperkuat. Jalan inspeksi juga direncanakan untuk mendukung pemeliharaan sungai serta akses di sekitar kawasan.
Andre meminta seluruh pihak mempercepat pekerjaan dengan tetap memperhatikan kebutuhan teknis di lapangan. Ia menilai koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BWSS V penting agar penanganan dari hulu hingga hilir berjalan searah.
"Kita berpacu dengan waktu. Karena itu, pekerjaan harus dipercepat dan seluruh pihak perlu mendukung agar penanganan di titik-titik rawan bisa berjalan maksimal," katanya.
Kepala BWSS V Padang Reski Wahyudi mengatakan kawasan Lubuk Minturun menjadi salah satu titik yang membutuhkan perhatian serius. Jika tebing sungai jebol atau air melimpas, permukiman di bagian bawah berpotensi terdampak.
Reski menyebut pekerjaan di hulu Lubuk Minturun juga dipersiapkan secara paralel. Peralatan telah dikerahkan dan pekerjaan direncanakan segera dimulai. Pihaknya juga meminta dukungan masyarakat, terutama dalam penyelesaian persoalan sosial dan kebutuhan lahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
Salah satu kendala di lapangan adalah keterbatasan lokasi untuk menempatkan material hasil pengerukan. BWSS V bersama Pemerintah Kota Padang mencari titik-titik terdekat yang dapat digunakan agar proses normalisasi tidak terhambat.
Selain itu, BWSS V masih melakukan pendataan dan pemetaan lahan serta rumah warga yang berpotensi terdampak. Menurut Reski, penanganan awal difokuskan pada titik rawan yang berisiko melimpas apabila tebing atau tanggul tidak mampu menahan aliran air.
Data progres penanganan tanggap darurat BWSS V yang diperbarui per 15 Oktober 2026 mencatat pekerjaan perkuatan tebing di Kota Padang telah mencapai 100 persen, yakni 6.128 meter dari target 6.128 meter. Sementara itu, perbaikan alur sungai mencapai 93 persen atau 13.626 meter dari target 14.705 meter.
Capaian tersebut merupakan progres penanganan tanggap darurat dan berbeda dari paket rehabilitasi serta rekonstruksi yang tercantum dalam rekapitulasi anggaran.
Andre menegaskan, percepatan pemulihan membutuhkan kesinambungan pekerjaan dan koordinasi seluruh pihak. Melalui normalisasi sungai, penguatan tebing, serta rencana pembangunan check dam di kawasan Air Dingin, penanganan di Lubuk Minturun diharapkan dapat memperkuat upaya pengurangan risiko banjir bandang di Kota Padang.
