"Jadi nanti tahun 2027, jalan dari Payakumbuh sampai ke Batusangkar itu insya Allah mulus. Ini tentu akan sangat membantu masyarakat, memperlancar mobilitas, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah," jelas Andre.
Ruas Simpang Baso-Piladang, lanjutnya, mendapat perhatian khusus karena menjadi akses menuju kawasan Sekolah Rakyat. Perbaikan jalan tersebut diharapkan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan akses ke fasilitas pendidikan.
Saat ini, pekerjaan IJD 2026 di Tanah Datar memasuki proses pemilihan penyedia. Pelaksanaan ditargetkan dimulai pada awal Desember 2026, dengan catatan perizinan yang diperlukan telah terbit.
Upaya memperbaiki jalan di Tanah Datar, kata Andre, tidak berhenti pada IJD 2026. Bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, ia telah menyiapkan sejumlah usulan lanjutan untuk program IJD 2027.
Tiga prioritas dalam usulan itu adalah ruas Batusangkar-Ombilin, Kubu Karambia-Batusangkar, serta pembangunan jalan alternatif untuk mengurai kemacetan di kawasan Koto Baru. Khusus ruas Batusangkar-Ombilin, usulan penanganannya sudah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum.
Untuk mengatasi kemacetan di Koto Baru, Pemkab menyiapkan rencana pembangunan jalan alternatif dua jalur. Pembebasan lahannya kini berjalan dengan dana APBD Kabupaten Tanah Datar. Jalan alternatif itu diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas, terutama kendaraan dari arah Padang menuju Koto Baru dan sebaliknya.
"Pembebasan lahannya sedang berproses menggunakan APBD Tanah Datar. Insyaallah, setelah pembebasan lahan selesai, akan kita usulkan melalui IJD 2027 agar kemacetan di Koto Baru bisa terurai," tutur Andre.
Andre menilai program ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan pemerintah pusat untuk menghasilkan dukungan konkret bagi pembangunan daerah.
