Dukungan terhadap pelibatan masyarakat juga ditegaskan Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Sumatera Barat, Ahdiyarsyah. Kadis memastikan jajarannya siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal proses pengadaan tanah, dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, nagari, hingga kepala jorong.

Menurut Ahdiyarsyah, unsur pemerintahan di tingkat lokal memiliki peran penting dalam membantu kelancaran komunikasi, pendataan, serta pemenuhan administrasi yang dibutuhkan. Pelibatan hingga tingkat jorong diharapkan memudahkan koordinasi dengan masyarakat yang berada di wilayah rencana pembangunan.

Ahdiyarsyah menjelaskan, setelah dokumen Rencana Kegiatan Pengadaan Tanah (RKP2T) diterima dari Kementerian ATR/BPN dan verifikasi diselesaikan, proses akan berlanjut ke tahapan persiapan penetapan lokasi. Sosialisasi akan dijadwalkan secara intensif, disertai pendataan awal dan uji publik.

Kesiapan tersebut menjadi bagian penting dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi warga yang muncul dalam dialog, termasuk mengenai bidang tanah yang terdampak, tanaman produktif, dan kelengkapan dokumen penguasaan lahan. Dengan koordinasi lintas pemerintahan, proses pengadaan tanah diharapkan berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Andre Rosiade berharap dialog tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Seluruh pertanyaan dan aspirasi masyarakat harus menjadi bahan dalam tahapan lanjutan, termasuk konsultasi publik, penetapan lokasi, pendataan bidang tanah, dan persiapan pelaksanaan pembangunan.

Menurutnya, pembangunan tol merupakan kesempatan besar untuk mendorong kemajuan Sumatera Barat. Karena itu, dukungan masyarakat perlu dibangun melalui informasi yang jelas, kepastian prosedur, serta kesediaan semua pihak menyelesaikan persoalan secara terbuka.

Dengan pendekatan tersebut, Andre berharap Tol Sicincin-Bukittinggi tidak hanya menjadi proyek infrastruktur berskala besar, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata tanpa mengabaikan hak, keselamatan, dan kepentingan masyarakat yang terdampak.