NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto berencana menggratiskan pendidikan jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi negeri (PTN). Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah akan evaluasi anggaran pendidikan untuk memenuhi rencana tersebut.
Suahasil mengatakan anggaran pendidikan setiap tahun ditetapkan cukup besar 20% dari total keseluruhan APBN. Tahun ini anggaran pendidikan mencapai Rp 769 triliun dan naik tahun depan mencapai Rp 820 triliun.
Dia enggan bicara berapa persisnya anggaran yang disiapkan untuk memenuhi rencana pendidikan gratis berjenjang. Suahasil cuma bilang redesign akan dilakukan terhadap anggaran pendidikan.
"Kalau APBN kan selalu 20% untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya selalu 20% anggaran pendidikan tuh, kayak tahun depan Rp 800 triliun lebih. Bagaimana mendesainnya? Berapa di pusat, berapa di daerah, berapa di KL ini, berapa di KL itu," ujar Suahasil usai rapat pendidikan gratis di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).
"Ini diberi arahan, lakukan redesign. Tujuannya memperkuat kualitas pendidikan," ujarnya melanjutkan.
Sejauh ini anggaran pendidikan hingga 2027 masih mencakup kebutuhan besar program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mengingat program pendidikan gratis berjenjang jelas membutuhkan dana, apakah anggaran MBG kemungkinan disesuaikan?
Suahasil enggan menjawab ketika ditanya mengenai hal tersebut. Dia cuma bilang MBG sejauh ini juga diberikan untuk anak sekolah. "MBG kan diberikan kepada anak sekolah juga," lanjutnya.
Di sisi lain, Menteri Pendidikan, Dasar, dan Menengah Abdul Muti mengatakan pemerintah akan memperkuat penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga Program Indonesia Pintar (PIP) untuk pendidikan dasar dan menengah.
Di sisi lain, perlu diketahui juga semua sekolah negeri pada dasarnya saat ini sudah gratis. Mulai dari jenjang TK hingga SMA.
"Selama ini, anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan taman kanak-kanak, mulai tahun ini mendapatkan dana BOS untuk semua murid. Kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu," kata Abdul Muti di tempat yang sama.
"Dana BOS peruntukannya bisa untuk biaya operasional, gaji guru non-ASN, perbaikan ringan, serta untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler," lanjutnya menjelaskan.
Khusus untuk pendidikan tinggi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pihaknya masih melakukan hitung-hitungan untuk pendidikan tinggi gratis. Khususnya dalam rangka analisa pendapatan uang kuliah tunggal (UKT) dan pendapatan kampus dari jalur mandiri.
"Tadi beberapa hitungan sudah kita lakukan. Beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa pendapatan pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya. Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana menyubsidi program sarjana," beber Brian yang juga ikut dalam rapat yang sama.
Pihaknya juga akan berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan dalam rangka mengukur kapasitas fiskal yang tersedia dari APBN.
"Itu kita lakukan. Selanjutnya, angka-angka yang tadi sudah kita hasilkan tentu juga akan kita diskusikan dengan opsi-opsi yang ada, kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita," lanjut Brian.
Brian juga bicara soal instruksi Prabowo untuk membentuk tim khusus yang dipimpin Kemenko PMK untuk menghitung ulang kebutuhan anggaran pendidikan tinggi gratis.
"Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik," pungkas Brian.
