Hingga saat ini, kata dia, sekitar 18 ribu pekerja telah mendapatkan perlindungan melalui program tersebut yang pembiayaannya bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas.
Ditemui setelah acara, Vinca mengatakan sosialisasi bersama Komisi IX DPR tersebut menyasar masyarakat, terutama tokoh di tingkat kecamatan dan desa, agar informasi mengenai perlindungan ketenagakerjaan dapat diteruskan kepada warga.
Dia mengharapkan Pemkab Banyumas meningkatkan dukungan anggaran untuk perlindungan pekerja rentan karena sebelumnya, 1.984 pekerja telah mendapatkan pembiayaan kepesertaan melalui APBD dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa).
Dia menargetkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Banyumas meningkat menjadi sekitar 35 persen hingga akhir 2026.
“Kami juga berencana meluncurkan program Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) di tingkat kecamatan dengan menggandeng pemerintah kecamatan untuk mendekatkan layanan informasi dan pendaftaran kepesertaan kepada masyarakat,” katanya.
