Selain pupuk bersubsidi, Khalid menyoroti akses petani perhutanan sosial terhadap bibit produktif. Dia mengatakan pemerintah memiliki sejumlah program penyediaan bibit yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat pengelola kawasan hutan.
Dia menilai kondisi itu menunjukkan masih adanya kesenjangan antara program yang tersedia di pemerintah dengan akses masyarakat di lapangan. Dia mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar bantuan benar-benar diterima kelompok tani yang membutuhkan.
"Saya pikir banyak bibit, karena saya melihat tadi mereka ini kewalahan bibit, padahal bibit kita banyak. Maka ini perlu koordinasi lebih konkret, teman-teman di daerah itu selalu disampaikan," pungkasnya.
