NADIKABAR.COM — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra T A Khalid mendorong pemerintah memperkuat sosialisasi dan distribusi pupuk bersubsidi serta bibit produktif bagi petani perhutanan sosial. Dia menilai program bantuan pemerintah belum sepenuhnya diketahui dan dimanfaatkan petani di lapangan.

"Selama ini mungkin program kita ada, tetapi sosialisasi pemahaman di kelompok tani tingkat tapak mereka tidak paham. Kalau mereka tahu banyak bibit dan tersalurkan, kan tidak ada muncul pertanyaan seperti ini dari para petani hutan," ujar Khalid dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).

Khalid mengatakan salah satu persoalan yang dihadapi petani ialah kurangnya informasi mengenai jenis bantuan, persyaratan penerima, hingga mekanisme mendapatkan bantuan tersebut.

Menurutnya, kebijakan mengenai alokasi pupuk bersubsidi untuk kawasan hutan sebenarnya telah memiliki landasan regulasi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam koordinasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Khalid meminta kebijakan yang telah disusun pemerintah pusat diterjemahkan melalui petunjuk pelaksanaan yang jelas di daerah. Petani, kata dia, perlu mengetahui jenis program, kriteria penerima, kuota bantuan, hingga mekanisme pengajuannya.

"Itu kenapa saya pertanyakan kepada Ibu Dirjen Perhutanan Sosial, biar masyarakat juga paham ada sedikit kendala yang tidak selancar dari kementerian. Jadi masyarakat paham dan tidak kecewa kalau memang bantuannya tidak keluar," lanjut Khalid.

Selain pupuk bersubsidi, Khalid menyoroti akses petani perhutanan sosial terhadap bibit produktif. Dia mengatakan pemerintah memiliki sejumlah program penyediaan bibit yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat pengelola kawasan hutan.

Dia menilai kondisi itu menunjukkan masih adanya kesenjangan antara program yang tersedia di pemerintah dengan akses masyarakat di lapangan. Dia mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar bantuan benar-benar diterima kelompok tani yang membutuhkan.

"Saya pikir banyak bibit, karena saya melihat tadi mereka ini kewalahan bibit, padahal bibit kita banyak. Maka ini perlu koordinasi lebih konkret, teman-teman di daerah itu selalu disampaikan," pungkasnya.