NADIKABAR.COM — MUI menerbitkan fatwa haram rokok elektronik atau vape yang tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Bendahara Partai NasDem, Lola Nelria Oktavia, menilai usulan pelarangan vape melalui UU perlu dikaji.
"Saya memandang bahwa fatwa MUI ini merupakan hal yang perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan DPR RI. Terlebih, persoalan vape tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga memiliki potensi penyalahgunaan sebagai media konsumsi maupun peredaran narkotika dan zat-zat berbahaya lainnya," kata Lola kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Lola mengatakan usulan pelarangan vape melalui undang-undang, perlu dikaji secara komprehensif. Lola mengatakan pembahasan harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.
"Terkait usulan pelarangan vape melalui undang-undang, tentu hal ini perlu dikaji dan dibahas secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, hingga para pemangku kepentingan terkait," ungkapnya.
