Lola menilai prinsip utama dalam penyusunan kebijakan tersebut ialah memastikan negara hadir memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. Khususnya anak-anak dan generasi muda dari potensi ketergantungan nikotin atau penyalahgunaan zat terlarang melalui vape.
"Dari perspektif Komisi III DPR RI, kami tentu memberikan perhatian terhadap aspek penegakan hukum, khususnya apabila vape disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika. Jangan sampai ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana," tuturnya.
"Namun, terkait pembentukan undang-undang pelarangan vape secara menyeluruh, diperlukan pembahasan lintas komisi dan koordinasi dengan pemerintah agar regulasi yang dihasilkan tepat sasaran, memiliki landasan yang kuat, serta benar-benar berorientasi pada perlindungan masyarakat," imbuh dia.
Komisi Fatwa MUI sebelumnya resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Komisi Fatwa MUI menegaskan seluruh mata rantai peredaran, dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik maupun penggunaannya, dinyatakan haram.
