Keputusan ini ditandatangani langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11). MUI sebelumnya melaksanakan Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI pada Jumat, 6 November 2026 lalu.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh memaparkan dasar pertimbangan yang melandasi terbitnya fatwa ini. Menurutnya, penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini kepada wartawan, Senin (9/11).
