"Penguatan budaya kepolisian yang humanis dan responsif. Menjadikan setiap laporan, kritik, serta masukan dari civil society, akademisi maupun warga sebagai kompas perbaikan pelayanan publik. Penegakan hukum diarahkan agar humanis, transparan, dan akuntabel guna merekonstruksi stigma Polri ke arah yang positif serta memulihkan kepercayaan publik," tambahnya.
Ia juga menekankan soal integritas dan transformasi sumber daya manusia di Polri. Rudianto meminta penanganan laporan dari publik dilakukan secara cepat, akuntabel dan tidak terjadi sikap diskriminasi dalam menyelesaikan aduan masyarakat.
"Pada akhirnya, 'Polri Bersama Masyarakat' dapat terwujud apabila ada keberanian untuk membenahi integritas personel secara menyeluruh, khususnya pada satuan-satuan krusial Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam pelayanan hukum," ujar Rudianto.
"Kunci keberhasilan visi Kapolri baru ini tidak diukur dari seberapa baik narasi yang disampaikan, melainkan dari seberapa konsisten dan adil setiap anggota Polri bertindak di tengah-tengah kehidupan masyarakat," imbuhnya.
