Eva meminta pihak terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap sumber data, riwayat pembaruan, serta status kepesertaan penerima program bantuan pemerintah. Hal ini untuk mengetahui seseorang tercatat sebagai kriteria penerima bantuan sosial dalam kelompok apa.
"Justru saya mempertanyakan, bagaimana mungkin saya bisa tercatat dalam data tersebut. Karena itu saya meminta agar sumber dan riwayat datanya ditelusuri secara terbuka," tegasnya.
Jika ada data yang tidak sesuai dengan kondisi riil, dia kembali mendesak dilakukan perbaikan. Dia menegaskan situasi ini menjadi momentum pemutakhiran data bantuan sosial secara lebih luas, khususnya di Toraja Utara.
"Kalau nama saya yang jelas tidak pernah mendaftar dan tidak pernah menerima PKH bisa tercantum dalam data, maka ini harus menjadi perhatian serius untuk memastikan tidak ada masyarakat kurang mampu yang justru terlewat," tegasnya.
