"Semua sudah terang-benderang diberitakan media. Kalau PM Solomon tidak tahu, ia tidak melakukan pekerjaan rumahnya. Kalau tahu tapi memilih diam, itu jauh lebih buruk," tutur Abraham.
Ia menegaskan bahwa pendekatan negara di Papua adalah pendekatan HAM, kesejahteraan, dan pembangunan. Indonesia juga memiliki Komnas HAM yang independen, dan lembaga itu yang secara terbuka mengecam kekejaman OPM terhadap warga sipil.
"Kami patut mencurigai, jangan-jangan pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia justru berada di balik orang-orang yang berbicara seperti itu. Menyuarakan narasi separatis di forum dunia, tanpa konfirmasi, tanpa klarifikasi, dan tanpa sepatah kata pun untuk para korban OPM, bukanlah sikap sahabat. Itu sikap yang menguntungkan kelompok teror," ujarnya.
Abraham menyatakan bahwa Papua adalah bagian sah dan final dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuatu yang bahkan diakui oleh PM Solomon dalam pidatonya sendiri.
Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Kepulauan Solomon menghentikan manuver diplomatik yang merugikan hubungan kedua negara dan membuka secara terang sumber tuduhan yang disampaikannya.
Sebagai anggota Komisi I DPR RI, Abraham akan mendorong Kementerian Luar Negeri menyampaikan hak jawab yang keras dan berbasis data di forum PBB, sekaligus memperkuat diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik.
