NADIKABAR.COM — Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan ketegasan yang dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mengungkap kasus yang menjerat jajaran internal kepolisian termasuk soal penyadapan ilegal, perlu diikuti oleh seluruh personel di Korps Bhayangkara.
“Itu menunjukkan ketegasan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Tentunya masyarakat juga berharap agar langkah yang baik itu diikuti oleh seluruh jajaran Polri,” kata Abdullah di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, langkah Polri di bawah kepemimpinan Suyudi menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa maupun impunitas terhadap siapapun, termasuk jenderal bintang empat sekalipun.
Dia mendukung langkah Polri yang menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution buntut kasus penyadapan presiden. Abdullah mendorong agar ketegasan Polri dibarengi dengan pengusutan tuntas dalam kasus penyadapan itu.
Sebelumnya, Ahrie Sonta Nasution yang merupakan salah satu tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Ahrie dijatuhi sanksi berat, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
