Sementara, tiga tersangka lainnya juga akan menjalani sidang serupa, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Keputusan sanksi etik tersebut menunjukkan arti penting penggunaan kewenangan kepolisian yang tunduk pada hukum, prosedur, dan tanggung jawab profesi,” kata dia.
Dia mendorong agar sanksi etik terhadap para pelaku penyadapan presiden diikuti dengan penegakan hukum yang profesional. Menurut dia, penyidikan pidana perlu terus berjalan untuk mengungkap rangkaian perbuatan, pihak yang terlibat, dan tujuan penggunaan informasi hasil penyadapan.
“Penegakan etik merupakan langkah penting dalam pertanggungjawaban profesi. Pengusutan pidana perlu menjelaskan siapa yang menjalankan, siapa yang memerintahkan, serta untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan, berdasarkan bukti yang dapat diuji,” katanya.
