Selain itu, dia meminta penyidik menelusuri jalur pemberian perintah, penggunaan akses, dan pihak yang menerima hasil penyadapan. Dia menilai, setiap dugaan keterlibatan tersangka perlu diperiksa sesuai perannya, sehingga pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan perbuatan yang terbukti.
“Pengamanan bukti elektronik juga perlu menjadi perhatian, termasuk catatan akses dan informasi yang relevan dengan dugaan penghapusan data,” katanya.
Abdullah mengatakan Komisi III akan mengawal perkembangan penanganan perkara. Komisi III DPR sudah menjadwalkan Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri Jenderal Suyudi untuk membahas perkembangan penanganan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat dan tokoh nasional.
“Kami juga akan meminta penjelasan mengenai kelengkapan pengusutan, perlindungan proses pembuktian, dan penyelesaian pertanggungjawaban sesuai hukum,” katanya.
