NADIKABAR.COM — Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Mahdalena mendorong percepatan realisasi Sekolah Rakyat di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Kita kawal dan insya Allah tahun depan harus sudah ada realisasi, paling tidak di Kota Bima,” kata Mahdalena, di Bima, Selasa.
Ia mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan lahan serta kelengkapan administrasi dan teknis agar usulan pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.
Mahdalena menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat lahan hibah dari pemerintah pusat seluas sekitar 50 hektare di Kota Bima yang berpeluang mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.
"Dulu saya pikir tidak ada tanah di kota, ternyata dapat hibah dari pemerintah pusat 50 hektare. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi," ujarnya.
Sementara itu, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima masih menghadapi kendala lokasi yang berkaitan dengan persoalan banjir.
Mahdalena mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, penanganan persoalan banjir di lokasi tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp300 miliar sehingga perlu dicarikan solusi agar program tetap dapat direalisasikan.
"Ini perlu dicarikan solusi terbaik. Mudah-mudahan tidak hanya Kota Bima, tetapi Kabupaten Bima juga bisa mendapatkan Sekolah Rakyat," katanya.
Ia meminta pemerintah daerah lebih proaktif menyiapkan dokumen, lahan, dan persyaratan pendukung agar pengusulan program tersebut dapat diproses pemerintah pusat.
Menurut Mahdalena, kesiapan daerah tidak hanya menyangkut lahan, tetapi juga sarana pendidikan, asrama, tenaga pendamping, serta dukungan keluarga peserta didik.
Ia mengatakan Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya untuk memberikan pendidikan kepada anak, tetapi juga menjadi bagian dari intervensi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
"Kalau keluarga itu miskin biasanya anaknya miskin. Makanya Sekolah Rakyat ini ada wali asrama dan berbagai dukungan untuk anak-anak," katanya.
Peserta didik, kata dia, akan memperoleh pendidikan dengan pola berasrama dan dukungan kebutuhan dasar, sementara keluarga mendapatkan intervensi sosial sesuai kondisi masing-masing.
Intervensi tersebut dapat berupa bantuan bagi orang tua yang tidak bekerja, pemberdayaan ekonomi, perbaikan rumah tidak layak huni, serta pendampingan bagi keluarga yang memiliki lansia dan penyandang disabilitas.
"Anaknya dididik, orang tuanya yang tidak bekerja diberikan bantuan. Kalau rumah orang tuanya tidak layak, ada intervensi untuk perbaikan rumah," ujarnya.
Mahdalena menambahkan, pemerintah juga mulai memikirkan keberlanjutan pendidikan peserta setelah menyelesaikan Sekolah Rakyat, termasuk pemetaan minat dan pilihan perguruan tinggi.
Ia berharap pemerintah daerah bersama dinas terkait terus mengawal proses pengusulan sehingga Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan dan memberikan akses pendidikan serta dukungan sosial bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Bima.
