Berikutnya, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cirebon itu juga mempertanyakan mekanisme pengadaan tiket penerbangan haji. Selly menilai apabila kontrak terjadi setelah kenaikan harga avtur, hal itu merupakan bagian dari risiko bisnis dan tidak dibebankan kepada jamaah.
“Sebaliknya, kalau pemerintah meminta jemaah membayar untuk mengantisipasi risiko yang belum tentu terjadi, lalu risikonya ternyata tidak terjadi, apa jaminan uang tersebut kembali kepada jamaah?” ucap Selly.
Sejalan dengan itu, Selly menekankan bahwa pemerintah harus membuka struktur kontrak, asumsi harga, skenario risiko, serta mekanisme pengembalian atau penyesuaian biaya secara transparan dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.
