NADIKABAR.COM — Anggota Komisi VI DPR RI Dewi Juliani meminta pemerintah daerah (pemda), Pertamina, hingga instansi terkait memperkuat koordinasi untuk mengidentifikasi hambatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran berdasarkan bukti.
Menurut dia, hal itu diperlukan guna mengantisipasi hambatan masyarakat dalam mendapatkan BBM di SPBU. Ketersediaan kuota BBM, kata dia, semestinya diikuti penyaluran yang berjalan baik agar kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa antrean panjang di SPBU.
"BBM harus tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat," kata Dewi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dia menilai hal perlu dipastikan adalah soal alokasi yang tersedia benar-benar tersalurkan secara optimal, distribusi berlangsung hingga ke SPBU, hingga faktor yang membuat masyarakat masih sulit memperoleh BBM.
