"Pusat kendali tersebut perlu dilengkapi aplikasi dan ruang operasional yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan penanganan bencana. Dengan begitu, kantor pemerintah di Cirebon maupun Purwakarta dapat difungsikan sebagai pusat komando apabila diperlukan," ujarnya.
Menurut Herman, pemerintah provinsi memiliki sejumlah kantor pemerintahan di berbagai daerah, antara lain Bandung, Cirebon, Purwakarta, Bogor, dan Garut.
Ketersediaan gedung tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam menyusun skenario keberlanjutan operasional pemerintahan ketika terjadi bencana berskala besar.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah kantor pemerintahan, termasuk di Bandung, Cirebon, Purwakarta, Bogor, dan Garut. Perlu dipastikan sarana pendukung yang dibutuhkan ketika bencana terjadi tersedia, termasuk alat berat dan perlengkapan lainnya," katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan perangkat pemantauan, sistem aplikasi, serta infrastruktur teknologi informasi, Pemprov Jawa Barat tengah menyiapkan usulan anggaran yang akan dibahas bersama DPRD dalam penyusunan APBD 2027.
