Rizal juga mengingatkan berbagai skema yang diterapkan Pemprov Sulsel saat ini bersifat situasional dan perlu terus dievaluasi berdasarkan kondisi di lapangan. Dia menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan penanganan antrean BBM dapat berjalan efektif.
Selain Pemprov Sulsel, dukungan pemerintah kabupaten/kota serta seluruh pihak terkait dinilai penting untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan dengan baik.
"Ini bisa dilakukan secara bertahap. Setelah antrean dan kemacetan ini terurai, kemudian yang berikutnya penting adalah dikoordinasikan dengan semua pihak. Pemprov menjalankan ini perlu juga dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, sehingga distribusi kebutuhan pokok BBM ini bisa berjalan dengan adil," pungkasnya.
Sejalan dengan itu, Pemprov Sulsel terus melakukan evaluasi terhadap sejumlah skema penanganan antrean BBM bersama Pertamina, Satgas Tertib Pengisian BBM, serta aparat pengamanan.
Pemprov Sulsel bersama Pertamina juga telah menyiapkan inovasi SPBU Modular di Kawasan CPI kota Makassar untuk mengurangi antrean panjang di SPBU lain, dengan menerapkan sistem ganjil-genap dan maksimum pembelian BBM khusus kendaraan roda dua.
