NADIKABAR.COM — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta pemerintah pusat membuat regulasi yang memberi kesempatan lebih besar bagi pengusaha lokal untuk terlibat dalam kegiatan usaha di daerah, termasuk di kawasan pertambangan.
Anwar menilai kesempatan usaha selama ini masih banyak dinikmati pengusaha dari luar daerah. Padahal, masyarakat setempat juga memiliki kemampuan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan usaha.
"Kesempatan berusaha itu kalau bisa sudah jangan lagi monopoli lagi orang dari mana-mana. Kalau bisa, kasih lah orang di daerah. TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) juga orang dari luar, padahal orang di daerah juga bisa," ujar Anwar dalam acara Senator Menyapa 2026 yang digelar NadiKabar.com di Jakarta, Kamis (12/11).
Ia mencontohkan penyediaan makanan dan jasa katering yang masih banyak melibatkan pengusaha dari Jakarta. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pelaku usaha lokal sulit berkembang dan memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas industri di daerah.
Anwar juga meminta pemerintah pusat memperbaiki infrastruktur di kawasan pertambangan, terutama akses air bersih dan jalan nasional. Perbaikan tersebut diperlukan agar masyarakat di sekitar kawasan industri turut merasakan manfaat hilirisasi tambang.
"Kalau sudah mulus jalan-jalan itu, masyarakat senang karena hilirisasi ini banyak manfaatnya buat daerah. Banyak orang kaya baru juga di daerah gara-gara hilirisasi," katanya.
Karena itu, ia berharap regulasi mendatang dapat mendorong perusahaan memberikan kesempatan lebih besar kepada pengusaha setempat untuk terlibat dalam kegiatan usaha.
"Supaya orang daerah itu bisa berdaya. Itu saja yang saya sampaikan," tutur Anwar.
Senator Menyapa episode ketiga mengangkat tema 'Kekayaan Alam Melimpah, Kesejahteraan Lokal Terwujud'.
Episode ini membahas persoalan pemerataan manfaat sumber daya alam (SDA), terutama terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), transparansi penerimaan negara, serta dampak aktivitas industri terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
Forum dialog ini menghadirkan Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian ESDM Tirta Nugraha Mursitama, serta Gubernur Sukawesi Tengah Anwar Hafid.
Diskusi ini diharapkan dapat menguji keadilan pembagian manfaat SDA, keterbukaan data produksi dan penerimaan, pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, serta upaya memastikan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal.
Episode ketiga Senator Menyapa dapat disaksikan melalui NadiKabar.com TV, YouTube NadiKabar.com, dan live streaming di NadiKabar.com pada Kamis, 19 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB.