NADIKABAR.COM — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyoroti dua persoalan dalam penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam (SDA), yakni formulasi pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pembayaran DBH yang masih tertunggak.
"Ada dua hal pokok. Satu, ketidakadilan, ya. Dan yang kedua, formulasi soal DBH," ujar Anwar dalam acara Senator Menyapa 2026 di Jakarta, Kamis (12/11).
Anwar menilai pengenaan PNBP yang masih didasarkan pada hasil tambang membuat daerah penghasil belum memperoleh manfaat signifikan dari peningkatan nilai ekonomi produk setelah melalui proses hilirisasi.
"Jadi kalau bicara soal Dana Bagi Hasil, sama sekali kita, sebelumnya kita pisahkan dulu ya dari hilirisasi tadi, itu tidak ada sama sekali perubahannya. Jadi hilirisasi itu bagi pendapatan daerah tidak signifikan, dari sisi Dana Bagi Hasil," ucap Anwar.