NADIKABAR.COM — Puluhan anggota DPR RI telah menandatangani persetujuan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagai tindak lanjut polemik syarat pendidikan pencalonan putra Joko Widodo tersebut di Pilpres 2024.
Tanda tangan dilakukan oleh sekitar 30 anggota DPR lintas fraksi. Namun, apa sebenarnya Hak Menyatakan Pendapat dan bagaimana pelaksanaan hak itu di parlemen?
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR guna menyampaikan sikap atau pandangan resmi terhadap suatu persoalan penting terkait kenegaraan. Dasar hukum hak ini diatur pada Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
Berdasarkan situs resminya, DPR dapat mengajukan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3:
1. Kebijakan pemerintah atau mengenali kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;2. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau3. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat, usulan harus diajukan oleh minimal 25 anggota DPR.
Lebih lanjut, agar dapat disahkan menjadi sikap resmi, hak menyatakan pendapat harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.
