Jika usul hak menyatakan pendapat diterima, DPR akan membentuk panitia khusus yang terdiri dari seluruh fraksi.
Berdasarkan Pasal 213 ayat (1) dan (2) UU MD3, panitia khusus akan menyampaikan laporannya dalam Rapat Paripurna DPR usai melakukan pembahasan.
Jika rapat paripurna DPR menolak laporan panitia khusus, hak menyatakan pendapat tersebut dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali.
Namun apabila laporan tersebut disetujui, tindak lanjutnya bergantung dengan persoalan yang dibahas sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (1) dan (2).
Jika hak menyatakan pendapat berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau hasil pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi, DPR akan menyampaikan sikap atau pendapat resminya kepada pemerintah.
Namun, apabila laporan panitia khusus menyimpulkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melalukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden, DPR akan membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MK kemudian akan memeriksa dan memutuskan apakah pendapat DPR tersebut terbukti atau tidak. Jika MK menyatakan pendapat terbukti, DPR akan menggelar Rapat Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden/wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
