Sebaliknya, MK akan memutuskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilanjutkan.
Hal itu bisa dilakukan jika MK memutuskan pendapat DPR yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, tidak terbukti.
Sebagai informasi, puluhan anggota DPR RI diklaim telah menandatangani persetujuan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat atas kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Klaim itu diutarakan anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Dia juga membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'. Dalam dokumen itu, nama Mardani ada di urutan pertama.
"Hampir semua [fraksi], lebih dari 25," kata dia saat dihubungi.
Mardani bilang proses penandatangan dokumen dilakukan sejak Senin malam dan para penandatangan bertambah hari ini. Mereka berasal dari lintas fraksi, namun masih mengatasnamakan secara personal.
Selain dokumen tanda tangan Hak Menyatakan Pendapat, Mardani juga memamerkan dokumen berisi penjelasan dan pasal-pasal.
