NADIKABAR.COM — Bursa Efek Indonesia (BEI) masih memproses rencana masuknya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pemegang saham perusahaan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui skema demutualisasi berdasarkan Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa (AB) BEI, Irvan Susandy mengatakan pembahasan dengan Danantara masih berlangsung. Namun, pihaknya belum dapat menyampaikan kapan proses akan rampung.

"Masih proses dengan Danantara. Jadi kita masih proses, jadi belum ada kapannya. Kita belum bisa kabarin," ungkap Irvan di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Irvan mengatakan, perkembangan terakhir terkait demutualisasi BEI adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada akhir Oktober 2026. Dalam agenda tersebut, diketahui pemegang saham bursa menyetujui perubahan anggaran dasar (AD) BEI terkait demutualisasi.

"Jadi kalau update terakhir, ya RUPS-nya Bursa di akhir Oktober ya. Akhir Oktober yang perubahan anggaran dasar," terangnya.

Saat ini terdapat 92 pemegang saham BEI. Dari total tersebut, ada sebanyak 88 pemegang saham dari Anggota Bursa (AB).

Irvan menjelaskan, terdapat AB yang dicabut izin keanggotaannya yakni PT Paramitra Alfa Sekuritas (PS). Pencabutan ini dilakukan karena PS tidak lagi ingin menjalankan kegiatan sebagai dealer.

Meski demikian, Irvan mengatakan Paramitra masih tercatat sebagai pemegang saham BEI di luar AB. Pasalnya, hingga saat ini belum ada investor baru yang masuk setelah proses demutualisasi.

"Jadi mereka mengembalikan izin anggota bursanya. Jadi kita cabut. Paramitra kan masih, jadi Paramitra ini kan sekarang saat ini setelah demutualisasi Belum ada investor baru Paramitra masih menjadi pemegang saham," pungkasnya.

Sebagai informasi, pemegang saham BEI menyetujui perubahan AD perusahaan terkait dengan pelaksanaan demutualisasi. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Main Hall BEI, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Proses demutualisasi akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek. Dalam proses tersebut, perseroan mengusulkan perubahan sejumlah ketentuan dalam anggaran dasar.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menegaskan demutualisasi baru berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan persetujuan pemberitahuan dari Kementerian Hukum.

"Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, perubahan Anggaran Dasar perseoan tersebut berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan," ungkap Jeffrey dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (28/10/2026).