NADIKABAR.COM — Hasil pemilu sela terasa seperti mimpi yang membuat Partai Demokrat larut dalam euforia. Namun ketika Januari tiba, mereka akan menghadapi kenyataan politik yang lebih rumit.

Partai Demokrat memang punya alasan untuk bergembira.

Tahun depan, partai tersebut akan menguasai DPR dan Senat setelah meraih kemenangan telak dalam pemilu sela.

"Hari ini menandai dimulainya kebangkitan besar Amerika," kata pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, dengan penuh antusias.

Setelah berbulan-bulan menjanjikan berbagai hal selama masa kampanye, mulai dari menyelidiki korupsi, menurunkan biaya layanan kesehatan, harga kebutuhan pokok dan bahan bakar, hingga membatasi keterlibatan AS dalam perang dengan Iran, mereka kini akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat: mewujudkan janji-janji tersebut.

Namun, perubahan keseimbangan kekuasaan di Washington tidak berarti Partai Demokrat bisa langsung mewujudkan satu per satu agenda mereka.

Meski menguasai Kongres, Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, masih memiliki kewenangan untuk memveto atau menolak rancangan undang-undang.

Partai Demokrat juga diperingatkan agar tidak menganggap hasil pemilu ini sebagai "mandat" dari rakyat.

Senator AS, Chris Coons, mengatakan kepada BBC bahwa partainya masih "sangat tidak populer" di mata banyak pemilih.

"Kami harus membuktikan bahwa kami mampu menyelesaikan pekerjaan, benar-benar memberikan jawaban atas kekhawatiran dan pertanyaan mereka, terutama yang berkaitan dengan upah yang rendah dan meningkatnya biaya hidup," ujarnya.

James Talarico berhasil merebut kursi Senat AS dari Texas untuk Partai Demokrat, membantu partainya merebut kendali atas majelis tinggi Kongres AS (AFP via Getty Images)

Anggota DPR dari California, Robert Garcia, akan segera memimpin sebuah komite pengawasan yang dapat membuat dua tahun terakhir masa jabatan Donald Trump menjadi jauh lebih sulit.

"Siapkan pengacara Anda," kata politikus Demokrat itu dalam sebuah pernyataan ketika hasil pemilu dapat dipastikan.

Komite-komite di Senat AS maupun DPR AS memiliki kewenangan investigatif yang dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan konflik kepentingan dan berbagai tindakan presiden serta orang-orang terdekatnya.

Pada Selasa (03/11) malam, Garcia menyebut sejumlah kemungkinan sasaran penyelidikan, termasuk keluarga Trump, dugaan "korupsi korporasi", tuduhan penyalahgunaan wewenang oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, dan ICE (Badan Penegakan Hukum Imigrasi dan Bea Cukai), serta penanganan pemerintah terhadap berkas-berkas terkait Jeffrey Epstein.

Senat juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau menolak calon anggota kabinet dan calon hakim yang diajukan presiden.

Misalnya, apabila terjadi kekosongan kursi di Mahkamah Agung AS selama masa jabatan Trump, Partai Demokrat di Senat dapat menggunakan kekuasaan baru mereka untuk menghalangi pencalonan tersebut, atau memaksa Trump memilih kandidat yang lebih moderat dan mampu memperoleh dukungan dari kedua partai.

DPR AS juga memiliki kewenangan untuk memakzulkan presiden.

Partai Demokrat telah dua kali berupaya memakzulkan Donald Trump pada masa jabatan pertamanya.

Namun, dalam kedua kasus tersebut, Senat AS akhirnya membebaskan Trump sehingga ia tetap bertahan di jabatannya.

Meski Demokrat kini menguasai Kongres, melengserkan presiden melalui proses pemakzulan tetap menjadi tantangan besar.