Para politisi Demokrat mengakui pada Selasa malam bahwa meskipun penolakan terhadap Trump menjadi faktor utama keberhasilan mereka, hal itu saja belum cukup untuk menjamin kesuksesan politik di masa mendatang.
"Ini pada dasarnya merupakan penolakan terhadap Donald Trump, agenda, dan kebijakannya," kata Senator Chris Coons kepada BBC.
"Namun jika kami melangkah terlalu jauh atau terlalu banyak terjebak dalam perselisihan internal, kami bisa kehilangan momentum penting ini."
Meski menghadapi ancaman veto dari presiden, Hakeem Jeffries mengatakan partainya ingin memulihkan pemangkasan anggaran besar yang dilakukan Partai Republik terhadap program-program layanan kesehatan, termasuk Medicaid yang digunakan oleh kelompok berpendapatan rendah, serta pasar asuransi kesehatan Obamacare.
"Kami berkomitmen menjadikan pembatalan pemotongan anggaran Medicaid dan perpanjangan kredit pajak dalam Affordable Care Act sebagai prioritas utama Demokrat di DPR," kata Jeffries dalam sebuah acara pekerja kesehatan pada September lalu.
Namun, pada isu-isu yang biasanya mendapatkan dukungan lintas partai, seperti biaya hidup, regulasi industri kecerdasan buatan (AI), evaluasi kembali bantuan militer untuk Israel, dan upaya membatasi keterlibatan AS dalam perang dengan Iran, negosiasi bisa menemui jalan buntu ketika para legislator berusaha mencari kompromi.
Hakeem Jeffries, pemimpin Demokrat di DPR AS, menyapa para staf partainya pada malam pemilu (Getty Images)
Sebagai partai oposisi menjelang pemilihan presiden 2028, Partai Republik kemungkinan juga tidak memiliki banyak insentif untuk membantu Demokrat mencatat terlalu banyak keberhasilan politik.
Perpecahan juga berpotensi muncul di tubuh Partai Demokrat sendiri, terutama terkait Israel, sehingga menyulitkan tercapainya kesepakatan internal.
Dalam pemilu sela, perbedaan pandangan mengenai kelanjutan bantuan militer AS untuk Israel memunculkan keretakan di kalangan Demokrat.
Beberapa senator terpilih, termasuk Abdul El-Sayed dari Michigan, serta sejumlah anggota DPR AS yang baru terpilih, mengatakan selama kampanye bahwa mereka akan mendukung undang-undang untuk membatasi bantuan kepada Israel.
Namun, kelompok ini bisa saja menghadapi hambatan dari pimpinan partai mereka sendiri.
Tantangan lain yang tidak kalah besar adalah upaya membatasi kebijakan luar negeri Trump. Meskipun Demokrat menguasai Kongres, ruang gerak mereka tetap terbatas.
Bahkan sebelum pemilu sela berlangsung, anggota Kongres dari kedua partai telah berupaya membatasi kewenangan Trump untuk melanjutkan perang dengan Iran.
Meskipun beberapa usulan berhasil lolos di salah satu atau kedua kamar Kongres, lembaga legislatif sejauh ini belum mampu memastikan pelaksanaannya.
Yang paling menonjol, DPR dan Senat AS pada Juni mengesahkan sebuah resolusi yang menyerukan penghentian permusuhan dengan Iran.
Resolusi tersebut tidak dapat diveto oleh Trump, tetapi pada praktiknya juga tidak banyak berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah.
Gedung Putih berpendapat bahwa Trump memiliki kewenangan yang luas untuk melanjutkan perang.
Namun, menurut Scott Anderson, peneliti senior bidang kebijakan publik di Brookings Institution, sejauh mana Kongres dapat memaksa presiden mengubah kebijakannya masih menjadi "pertanyaan hukum yang belum memiliki jawaban pasti".
"Kongres dapat mencoba membawa persoalan ini ke jalur hukum dan meminta pengadilan memberikan kejelasan," katanya.
