Untuk menyatakan presiden bersalah dalam sidang pemakzulan, dibutuhkan dukungan dua pertiga anggota Senat, atau sedikitnya 67 suara.
Ambang batas yang tinggi ini membuat peluang Demokrat untuk memakzulkan dan memberhentikan Trump tetap terbatas.
Di internal Partai Demokrat sendiri, terdapat perdebatan mengenai apakah langkah itu layak ditempuh.
Pemakzulan pertama pada 2019 memicu polarisasi politik yang tajam dan memberi peluang bagi Trump untuk menampilkan dirinya sebagai korban persekusi politik.
Narasi itu kemudian membantu memperkuat dukungannya menjelang upaya kembali ke Gedung Putih.
Hakeem Jeffries, pemimpin Demokrat di DPR yang hampir pasti harus menyetujui setiap upaya pemakzulan, masih enggan mengungkapkan sikap secara tegas.
"Kami telah menjelaskan posisi kami: kami belum memutuskan untuk menempuh langkah itu," kata Jeffries kepada NadiKabar pada Agustus lalu. "Tetapi kami juga tidak menutup kemungkinan tersebut."
Kekecewaan warga Amerika Serikat (AS) terhadap kinerja Kongres sudah terasa kuat sebelum pemilu berlangsung.
Jajak pendapat Gallup pada Oktober menunjukkan hanya 14% pemilih terdaftar yang menyetujui kinerja para anggota Kongres.
Namun, ketika seorang presiden dari Partai Republik dan Kongres dikuasai Partai Demokrat, kebuntuan politik justru bisa semakin sering terjadi.
"Jika Anda menganggap proses legislasi sulit pada Kongres sebelumnya ketika Partai Republik menguasai pemerintahan secara terpadu, situasinya akan menjadi jauh lebih rumit," kata Casey Burgat, profesor urusan legislatif di George Washington University.
Karena menguasai kedua kamar Kongres dengan mayoritas yang cukup nyaman, Partai Demokrat akan relatif mudah meloloskan rancangan undang-undang di DPR dan Senat.
Namun, mengubah rancangan tersebut menjadi undang-undang adalah perkara yang berbeda.
Di Amerika Serikat, sebagian besar rancangan undang-undang harus ditandatangani presiden agar dapat berlaku sebagai hukum.
Trump memiliki kewenangan untuk memveto undang-undang yang tidak sejalan dengan pandangannya.
Kongres memang dapat membatalkan veto tersebut, tetapi hanya jika memperoleh mayoritas super di kedua kamar--jumlah suara yang tidak dimiliki Demokrat meskipun meraih kemenangan besar dalam pemilu sela.
Ketika satu demi satu kandidat Partai Republik kalah dalam pemilihan Senat pada Selasa malam, Trump sempat menyampaikan nada yang lebih lunak kepada The New York Times.
"Kami akan bekerja sama dengan Demokrat, dan kami menantikan kerja sama dengan mereka. Mungkin kami akan menemukan jalan keluar bersama," katanya.
Namun beberapa menit kemudian, Trump mengunggah foto topi kampanye merah miliknya di platform Truth Social dengan tulisan besar "VETO" di bagian depan.
Pendekatan yang berubah-ubah terhadap Kongres yang dikuasai Demokrat itu bisa menjadi gambaran hubungan kedua pihak dalam dua tahun ke depan.