NADIKABAR.COM — Bursa pengganti Gibran Rakabuming Raka mudah berubah menjadi pertandingan menebak nama. Kedekatan dengan Presiden ditimbang, kekuatan partai dihitung, popularitas dibandingkan. Namun, sebelum mengetahui siapa yang akan menduduki kursi wakil presiden, kita semestinya menjawab pertanyaan yang lebih berguna: pekerjaan apa yang akan kita tagih darinya?

Petunjuknya tersedia dalam penjelasan Presiden Prabowo Subianto ketika menerima pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026. Presiden menyatakan bahwa dirinya berkonsentrasi pada kebijakan nasional dan persoalan internasional, sementara Gibran ditugaskan turun ke daerah untuk memeriksa pelaksanaan program pemerintah. Presiden juga menilai Gibran telah menjalankan tugas tersebut dengan baik.

Pembagian kerja itu memperlihatkan kebutuhan yang tetap ada meskipun pejabatnya berganti: menghubungkan keputusan di pusat dengan kenyataan di lapangan. Nilai pemeriksaan lapangan terletak pada tindak lanjutnya. Masalah apa yang ditemukan? Siapa yang menyelesaikan? Keputusan apa yang diperbaiki?

Pengunduran diri ini tidak membuktikan adanya kegagalan pelaporan. Namun, pergantian pendamping Presiden membuka kesempatan memperjelas hubungan antara pemeriksaan lapangan, koordinasi, dan koreksi kebijakan. Pembicaraan tentang penggantinya akan lebih bermutu apabila mencakup pekerjaan tersebut, bukan berhenti pada kemungkinan seseorang memperoleh jabatan. Itulah yang layak kita tagih.

Program pemerintah dapat terlihat berhasil melalui satu ukuran dan bermasalah melalui ukuran lain. Anggaran mungkin terserap ketika mutu layanan belum memenuhi standar. Bantuan dapat tersalurkan tanpa seluruh penerimanya tepat sasaran. Bangunan bisa selesai sebelum tenaga untuk menjalankannya tersedia. Semua kemungkinan itu memerlukan pemeriksaan. Angka pencapaian merupakan awal pertanyaan, bukan akhir penilaian.

Persoalannya, laporan pelaksanaan, sekaligus menjadi bahan penilaian terhadap pihak yang menyusunnya. Pelaksana diminta menjelaskan keadaan dan, pada saat yang sama, mempertanggungjawabkan keberhasilannya sendiri. Keadaan ini menimbulkan risiko bias dalam pelaporan, sehingga penilaian pelaksana perlu dilengkapi pemeriksaan silang.

Kita tidak perlu menganggap seluruh birokrasi tidak jujur untuk memahami risiko tersebut. Seseorang dapat memilih menyampaikan bagian yang paling menguntungkan, menunda temuan yang belum mempunyai jawaban, atau memperhalus masalah agar tidak menimbulkan ketegangan. Informasi kehilangan ketajamannya sedikit demi sedikit, bahkan tanpa perintah untuk menyembunyikan sesuatu.

Elizabeth Wolfe Morrison dan Frances J. Milliken membahas mekanisme tersebut melalui konsep organizational silence. Dalam artikel teoretis di Academy of Management Review pada 2000, keduanya menjelaskan bagaimana kondisi organisasi dapat membentuk persepsi bersama bahwa berbicara merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Orang menahan informasi karena membaca risiko di lingkungan kerjanya.

Konsep itu membantu merumuskan pertanyaan pemeriksaan. Apakah pejabat memperoleh penghargaan karena menemukan masalah lebih awal, atau justru dianggap merusak penilaian atas program? Apakah laporan yang bertentangan diperiksa perbedaannya, atau diseragamkan sebelum mencapai pimpinan? Jawabannya tidak boleh ditebak. Sistem pengawasan harus mampu menemukannya.

Presiden berkepentingan menerima kabar buruk yang terverifikasi karena keputusan berikutnya bergantung pada pengetahuan tentang keputusan sebelumnya. Memperluas program yang belum siap dapat memperbesar kerugian. Mempertahankan prosedur yang keliru dapat memperpanjang kesulitan warga. Informasi yang datang tepat waktu memberi kesempatan untuk membatasi akibatnya.

Kabar buruk di sini berarti informasi tentang masalah yang memerlukan perhatian, bukan kegemaran mencari kesalahan. Mutunya ditentukan oleh bukti, konteks, tingkat urgensi, dan kejelasan akibat. Laporan yang menyebut hambatan tanpa menjelaskan sumber serta skalanya belum cukup menjadi dasar perubahan kebijakan.