Tentu, mengetahui masalah tidak otomatis menyediakan penyelesaian. Pemerintah mungkin menghadapi keterbatasan anggaran, pertentangan kewenangan, atau pilihan yang sama-sama mahal. Tetapi tanpa informasi yang memadai, pilihan dan biayanya tidak dapat ditimbang secara jujur.
Lalu, mengapa pekerjaan tersebut perlu mendapat tempat dalam mandat wakil presiden? Bukankah pemerintah mempunyai kementerian, pengawas internal, dan lembaga audit?
Justru karena penyelesaian persoalan dapat melintasi batas lembaga. Kebuntuan mungkin terjadi ketika kementerian menunggu tindakan daerah, sementara daerah menunggu keputusan pusat. Lembaga lain belum dapat bergerak sebelum persoalan anggaran diselesaikan. Dalam keadaan seperti itu, tambahan laporan tidak selalu menghasilkan tambahan tindakan.
Wakil presiden dapat membantu menyelesaikan kebuntuan tersebut apabila memperoleh mandat, akses informasi, dan kewenangan koordinasi yang jelas dari Presiden. Ini usulan pembagian kerja, bukan anggapan bahwa seluruh kewenangan operasional otomatis melekat pada jabatannya.
Peran itu perlu melengkapi pekerjaan kementerian dan lembaga pengawasan, dengan memusatkan perhatian pada persoalan strategis yang tidak selesai melalui mekanisme koordinasi biasa. Wapres tidak perlu membangun lapisan birokrasi baru yang justru memperpanjang perjalanan keputusan.
Ia juga tidak perlu membawa setiap masalah ke Istana. Sebagian besar urusan harus selesai pada tingkat pelaksana. Perhatian Presiden diperlukan untuk risiko strategis, kegagalan berulang, dan perselisihan lintas lembaga yang tidak terselesaikan. Pendampingnya harus mampu membedakan ketiganya dari gangguan rutin.
Karena itu, keberanian saja tidak cukup. Pengganti Gibran perlu mampu membaca bukti, mempertanyakan indikator, dan membedakan kelemahan rancangan dari kesalahan pelaksanaan. Keberanian yang tidak disertai ketelitian menilai bukti juga dapat menyesatkan keputusan. Sebaliknya, kemampuan tanpa ruang berbicara akan kehilangan kegunaan.
Penelitian Amy Edmondson terhadap 51 tim kerja di sebuah perusahaan manufaktur, diterbitkan dalam Administrative Science Quarterly pada 1999, menemukan hubungan antara rasa aman mengambil risiko interpersonal dan perilaku belajar dalam tim. Temuan tersebut tidak membuktikan keadaan pemerintahan Indonesia, tetapi membantu menjelaskan pentingnya lingkungan yang memungkinkan orang mengakui kesalahan dan mengajukan pertanyaan.
Di sinilah tanggung jawab Presiden perlu ditegaskan. Pemimpin ikut membentuk mutu informasi yang diterimanya melalui cara bertanya, menanggapi keberatan, serta memberikan penghargaan dan sanksi. Jika penyampaian masalah merugikan karier, seruan untuk terbuka akan kalah oleh pengalaman sehari-hari.
Keterusterangan tetap memerlukan disiplin. Tuduhan harus dibuktikan, data harus diperiksa, dan kelalaian harus dipertanggungjawabkan. Perlindungan diberikan kepada penyampaian temuan yang jujur, bukan kepada pekerjaan yang ceroboh. Mengakui kesalahan tidak menghapus tanggung jawab untuk memperbaikinya.
