NADIKABAR.COM — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka. Di balik Rp4.106,3 triliun belanja negara dalam APBN 2027 terdapat kehidupan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia dengan kebutuhan dan harapan yang beragam. Ada keluarga yang berharap harga beras tetap terjangkau, petani yang membutuhkan pupuk dan kepastian harga panen, pekerja yang menginginkan penghasilan lebih baik, anak muda yang mencari pekerjaan pertama, orang tua yang berharap anaknya dapat melanjutkan pendidikan, pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal, serta keluarga yang ingin memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus kehilangan tabungan saat salah satu anggotanya sakit.
Agar seluruh harapan bisa diukur, bisa dihitung kemajuannya, agar tidak sekadar menjadi narasi yang absurd, maka kami sepakati angka-angka untuk mengukur tumbuhnya ekonomi, dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6 persen, tingkat kemiskinan diarahkan turun menjadi 6-6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30-4,87 persen, rasio Gini menjadi 0,360-0,365, serta penciptaan sekitar 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.
Angka-angka tersebut membawa satu pesan penting: pertumbuhan tidak boleh berjalan sendiri. Pertumbuhan harus disertai pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan agar kemajuan ekonomi nasional benar-benar bermakna bagi kehidupan rakyat.
Di balik kebutuhan anggaran yang besar, APBN 2027 mengandung tanggung jawab. Pemerintah harus mampu memenuhi target pendapatan negara Rp3.435,1 triliun, sekaligus mengelola risiko defisit APBN sebesar Rp671,2 triliun, ekuivalen 2,4% PDB. Banggar DPR berharap disiplin fiskal perlu kita jaga, sebab setiap rupiah dari pendapatan negara tidak tercapai, mengandung pesan, defisit berpotensi semakin besar, atau target belanja yang direncanakan terpaksa harus dipangkas.
Dua pilihan itu membawa konsekuensinya masing-masing. Apabila defisit APBN naik, itu berarti kewajiban menarik utang baru akan semakin besar. Episode berikutnya, beban pembayaran bunga dan pokoknya akan semakin besar di kemudian hari. Sekadar ilustrasi, pada tahun 2015 kewajiban bunga utang memangkas 10 persen pendapatan negara, pada tahun 2026 naik menjadi 19 persen, dan berpotensi terus naik bila target defisit tidak mampu ditekan lebih rendah.
Bila opsinya memangkas belanja negara, maka sebagian harapan yang ditumpukan terhadap APBN dengan seluruh target ekonomi dan sosialnya perlu dikalkulasikan ulang. Karena itu, usaha mencapai target pendapatan negara sepadan dengan jihad ekonomi untuk negara.
Rp 539,7 Triliun untuk Melindungi Rakyat Miskin
APBN 2027 menyediakan anggaran Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan bagi masyarakat yang paling rentan. Ketika keluarga menghadapi tekanan harga, kehilangan pekerjaan, penyakit, atau kondisi ekonomi lainnya, negara tidak boleh membiarkan mereka semakin terpuruk.
Namun, besarnya anggaran harus sejalan dengan ketepatan sasaran. Persoalan inclusion error dan exclusion error tidak boleh dipandang sebagai urusan administratif semata. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya memperoleh bantuan justru tidak menerimanya. Perbaikan dan pemutakhiran basis data sosial ekonomi harus terus dilakukan agar subsidi dan perlindungan sosial semakin tepat sasaran.
Satu kesalahan data mungkin hanya terlihat sebagai satu baris di antara jutaan data pemerintah. Bagi keluarga miskin, kesalahan tersebut dapat berarti bantuan pangan yang tidak diterima, kebutuhan sekolah anak yang tidak terpenuhi, atau pengeluaran kesehatan yang harus ditunda. Ketepatan sasaran, dengan demikian, bukan semata-mata persoalan efisiensi anggaran, melainkan persoalan keadilan. Setiap rupiah yang dapat diselamatkan dari penerima yang tidak berhak harus dikembalikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau digunakan untuk memperkuat program produktif yang membantu mereka menjadi lebih mandiri.
Perlindungan sosial juga harus semakin diarahkan pada pemberdayaan. Negara memang harus hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan, tetapi keberpihakan yang paling kuat adalah ketika perlindungan tersebut sekaligus membuka jalan bagi masyarakat untuk keluar dari kerentanan. Bantuan menjaga rakyat agar tidak jatuh, sedangkan pendidikan, pekerjaan, pembiayaan usaha, dan kesempatan ekonomi menyediakan tangga agar mereka dapat naik kelas.
Rp 824 Triliun untuk Membuka Jalan Naik Kelas
