Indonesia juga perlu membangun agenda riset bersama dalam sejumlah bidang strategis, seperti bioteknologi dan kesehatan, energi terbarukan, ketahanan pangan, pertanian presisi, teknologi kelautan, ekonomi biru, perubahan iklim, serta teknologi air dan sanitasi.
Bidang-bidang tersebut memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan pembangunan nasional. Sebagai negara kepulauan, misalnya, Indonesia membutuhkan inovasi teknologi kelautan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi biru. Dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, teknologi pertanian presisi dan bioteknologi juga semakin diperlukan.
Sementara itu, perkembangan kecerdasan buatan menuntut Indonesia untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga meningkatkan kapasitas dalam pengembangan, penerapan, dan tata kelola AI yang bertanggung jawab.
Di sinilah pentingnya memperkuat kerja sama penelitian antara universitas, pusat riset, dan industri kedua negara.
Menyiapkan Agenda Strategis Setelah APEC 2026
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa APEC merupakan forum kerja sama ekonomi kawasan, sedangkan penguatan hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok memerlukan tindak lanjut melalui mekanisme kerja sama kedua negara. Karena itu, momentum Shenzhen harus diterjemahkan menjadi agenda konkret setelah pertemuan berlangsung.
Indonesia perlu menyiapkan peta jalan kerja sama pendidikan, sains, dan teknologi Indonesia-Tiongkok untuk periode 2027-2030. Peta jalan ini setidaknya mencakup penguatan kemitraan perguruan tinggi, pembentukan pusat pelatihan teknologi dan vokasi bersama di Indonesia, serta penyusunan indikator keberhasilan transfer teknologi.
Indikator tersebut harus terukur. Misalnya, jumlah program gelar bersama, pertukaran akademisi, mahasiswa dan peneliti yang didukung, publikasi ilmiah, paten, prototipe, serta riset terapan yang dihasilkan. Selain itu, perlu diukur pula jumlah laboratorium dan pusat inovasi yang beroperasi serta besarnya keterlibatan industri dan pemasok lokal.
Pendekatan berbasis indikator akan membantu pemerintah mengevaluasi apakah kerja sama yang dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.
Tentu, seluruh agenda tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan, transparansi, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap kepentingan nasional. Indonesia perlu memiliki posisi tawar yang jelas agar tidak hanya menjadi pasar, lokasi produksi, atau pemasok bahan mentah, tetapi juga menjadi mitra dalam penciptaan pengetahuan dan teknologi.
Pada akhirnya, APEC 2026 Shenzhen harus menjadi momentum untuk memperluas cara pandang Indonesia terhadap hubungan internasional. Diplomasi ekonomi tidak cukup hanya mengamankan akses pasar dan menarik investasi. Diplomasi juga harus mampu membuka akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Tiongkok memiliki pengalaman dalam membangun industri dan ekosistem inovasi, sementara Indonesia memiliki potensi sumber daya alam, pasar, serta kekuatan demografi. Mempertemukan kedua potensi tersebut melalui kemitraan yang setara merupakan peluang strategis bagi masa depan kedua negara.
Sebab, dalam kompetisi ekonomi global, bangsa yang mampu menguasai pengetahuan dan teknologi akan memiliki ruang lebih besar untuk menentukan arah pembangunannya sendiri.
APEC 2026 seharusnya bukan hanya menjadi panggung diplomasi perdagangan Indonesia, melainkan titik tolak untuk membangun kemandirian teknologi. Dari investasi menuju inovasi, dari perdagangan menuju pengetahuan, dan dari kerja sama menuju kemampuan untuk tumbuh bersama.
Budy SugandiDirektur Eksekutif Cendekia MadaniDoktor Alumnus Education Leadership and Management, Southwest University ChinaPenulis Buku Arah Baru Pendidikan