Persoalan tersebut, menurut dia, memerlukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat di setiap wilayah. Edukasi perlu disertai pendampingan dan pilihan kegiatan ekonomi yang membantu masyarakat mengurangi ketergantungan pada praktik pembakaran.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola air pada lahan gambut. Penyediaan sumber air, pembangunan embung, dan pengelolaan sekat kanal perlu terhubung dengan pemantauan kondisi lapangan serta sistem peringatan dini.
Pada tingkat operasional, APHI mendorong penguatan koordinasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan aparat melalui pertukaran informasi, pemantauan bersama, serta kesiapan personel dan peralatan.
Pendekatan teknis tersebut perlu dipadukan dengan program pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar konsesi agar warga berperan aktif dalam pencegahan.
“Keberhasilan pengendalian karhutla harus terlihat dari risiko yang diketahui lebih dini, keputusan yang diambil lebih cepat, api yang dihentikan sebelum membesar, serta kebakaran yang tidak kembali muncul di tempat yang sama,” katanya dalam materi kuliah umum Fakultas Pertanian Universitas Lampung secara daring.
Christine Wulandari dari Dewan Kehutanan Nasional (DKN) menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pencegahan karhutla melalui keterlibatan yang bermakna sejak perencanaan hingga evaluasi program.
