NADIKABAR.COM โ Ketua DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) DKI Jakarta Afriendi Sikumbang mengusulkan penerapan standar operasional prosedur (SOP) terpadu mengakhiri pelaksanaan restorative justice atau pendekatan penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan dialog dan mediasi.
โSebelum berlakunya KUHP dan KUHAP Baru, penerapan keadilan restoratif kerap terhambat oleh ego sektoral karena masing-masing lembaga penegak hukum,โ kata Afriendi Sikumbang di Jakarta, Selasa
Ia menilai ego sektoral itu terjadi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Mahkamah Agung berpedoman pada peraturan internal sendiri seperti Perpol, Perja, dan Perma.
Gagasan ini ini dipertahankan dalam disertasi doktor hukum yang berjudul Harmonisasi Regulasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang diumumkan saat wisuda Universitas Borobudur Jakarta International Covention Center (JICC) Jakarta Pusat.
Ia menjelaskan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 serta KUHAP Baru melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 sejak awal tahun 2026 menjadi tonggak baru peradilan pidana di Indonesia.