Menurut dia, kedua regulasi tersebut secara tegas menggeser paradigma pemidanaan dari orientasi pembalasan menuju pemulihan melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).

Namun, hadirnya payung hukum di tingkat undang-undang tersebut dinilai tetap membutuhkan penyelarasan aturan teknis yang kuat di lapangan.

"Masuknya mekanisme keadilan restoratif secara formal dalam KUHAP Baru adalah langkah maju yang menjawab fragmentasi aturan selama ini,” kata dia.

Namun di masa transisi ini, penyusunan peraturan pelaksana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu lintas lembaga tetap mutlak diperlukan agar tidak terjadi perbedaan tafsir antara penyidik, penuntut umum, dan hakim di lapangan.