Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sumatera Barat itu menambahkan ketentuan dalam KUHAP Baru yang mewajibkan pengawasan pengadilan serta membatasi penerapan restorative justice hanya untuk tindak pidana tertentu harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) aparat.

Ia juga menekankan pentingnya jaminan perlindungan hak-hak korban agar proses perdamaian benar-benar memulihkan kerugian korban, bukan sekadar menjadi jalan pintas penghentian perkara.

Menurut dia, gagasan ini lahir dari pengalaman panjangnya bersentuhan langsung dengan praktik penegakan hukum di masyarakat.

“Kami berharap gagasan harmonisasi teknis restorative justice tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengawal implementasi KUHP dan KUHAP Baru agar lebih humanis dan berkeadilan,” kata dia.