NADIKABAR.COM โ Ketua DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) DKI Jakarta Afriendi Sikumbang mengusulkan penerapan standar operasional prosedur (SOP) terpadu mengakhiri pelaksanaan restorative justice atau pendekatan penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan dialog dan mediasi.
โSebelum berlakunya KUHP dan KUHAP Baru, penerapan keadilan restoratif kerap terhambat oleh ego sektoral karena masing-masing lembaga penegak hukum,โ kata Afriendi Sikumbang di Jakarta, Selasa
Ia menilai ego sektoral itu terjadi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Mahkamah Agung berpedoman pada peraturan internal sendiri seperti Perpol, Perja, dan Perma.
Gagasan ini ini dipertahankan dalam disertasi doktor hukum yang berjudul Harmonisasi Regulasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang diumumkan saat wisuda Universitas Borobudur Jakarta International Covention Center (JICC) Jakarta Pusat.
Ia menjelaskan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 serta KUHAP Baru melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 sejak awal tahun 2026 menjadi tonggak baru peradilan pidana di Indonesia.
Menurut dia, kedua regulasi tersebut secara tegas menggeser paradigma pemidanaan dari orientasi pembalasan menuju pemulihan melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).
Namun, hadirnya payung hukum di tingkat undang-undang tersebut dinilai tetap membutuhkan penyelarasan aturan teknis yang kuat di lapangan.
"Masuknya mekanisme keadilan restoratif secara formal dalam KUHAP Baru adalah langkah maju yang menjawab fragmentasi aturan selama ini,โ kata dia.
Namun di masa transisi ini, penyusunan peraturan pelaksana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu lintas lembaga tetap mutlak diperlukan agar tidak terjadi perbedaan tafsir antara penyidik, penuntut umum, dan hakim di lapangan.
Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sumatera Barat itu menambahkan ketentuan dalam KUHAP Baru yang mewajibkan pengawasan pengadilan serta membatasi penerapan restorative justice hanya untuk tindak pidana tertentu harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) aparat.
Ia juga menekankan pentingnya jaminan perlindungan hak-hak korban agar proses perdamaian benar-benar memulihkan kerugian korban, bukan sekadar menjadi jalan pintas penghentian perkara.
Menurut dia, gagasan ini lahir dari pengalaman panjangnya bersentuhan langsung dengan praktik penegakan hukum di masyarakat.
โKami berharap gagasan harmonisasi teknis restorative justice tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengawal implementasi KUHP dan KUHAP Baru agar lebih humanis dan berkeadilan,โ kata dia.