Frans secara terbuka mengkhawatirkan pengangkatan timses Dedi Mulyadi di BUMD Jabar justru jadi ajang politik kepentingan. Padahal seharusnya, BUMD bisa memberi profit bagi daerah dan tidak merugikan anggaran publik di Jawa Barat.
"Kemampuan dari sebuah badan usaha untuk menghasilkan laba ini kemudian dipertanyakan, kalau misalnya kapasitas dari orang yang menjalankan badan usaha ini tidak ke kapabilitas. Nah, itu kan problemnya. Akhirnya nanti si badan usaha ini akan mengalami penurunan, bahkan dia akan mengalami kebangkrutan. Bagaimana cara untuk menyelamatkannya? Akhirnya terus-terusan penyertaan modal untuk dia tetap bisa beroperasi," ucapnya.
"Nah, apakah kita rela pajak kita jadi modal untuk menjalankan sebuah badan usaha milik provinsi yang badan usaha itu misalnya merugi. Artinya yang tadi saya takutkan adalah dia akan memberatkan APBD-nya sendiri. Karena ada kepentingan relasi politik yang tadi ya, tapi kemudian tetap harus disuntikkan modal. Ya kok enak banget gitu loh. Jadi mesti dipikirin juga return of investment-nya yang akan disertakan ke provinsi untuk dia menyertakan modal itu mesti jelas," paparnya.
Menutup perbincangannya, Frans pun mendesak upaya reset ulang cara pengangkatan BUMD di Jabar. Sebab seharusnya, kata dia, sosok yang mengisi jabatan tersebut adalah orang profesional agar tidak terlibat dalam politik balas budi dan politik transaksional.
"iset ulang lagi aja, cara pengangkatan orang-orang yang dipercaya kemudian untuk menjalankan badan usaha itu. Terus kemudian riset ulang manajemennya supaya transparan, akuntabilitas, meritokrasi," pungkasnya.
