NADIKABAR.COM — Perwakilan Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN) Saaqib Faiz Baarrffan mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sebaiknya mengatur agar terbuktinya satu tindak pidana tidak berarti seluruh kekayaan seseorang otomatis dapat dirampas.
Menurut dia, RUU Perampasan Aset harus menentukan aset mana yang dapat dikenakan perampasan berdasarkan ketentuan. Kepastian itu, kata dia, penting bagi masyarakat, termasuk keluarga, mitra usaha, dan pihak lain yang mungkin memiliki hak atas aset tersebut.
"Masyarakat tentu menghendaki agar pelaku tidak tetap menikmati kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, kewenangan yang besar harus disertai batas yang jelas," kata Saaqib saat rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
